Se 34 pj 4 1995

• nonsecretory
• Thursday, August 10, 2023 11:06:11 AM
• 20 Comments

	File size: 6231 kB
	Views: 3219
	Downloads: 52
	Download links:
	Mirror link

Meta, Keterangan. Kode, SE SE-34/PJ.4/1995. Judul, Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis (Seri Pph Umum No. 15).DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. 4 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.4/1995TENTANG PERLAKUAN.Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 34/PJ.4/1995 · penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa; · bunga deposito, bunga.NOMOR SE-34/PJ.4/1995. TENTANG. PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI PPh UMUM NOMOR 15). DIREKTUR JENDERAL PAJAK,.Law Number: SE-34/PJ.4/1995. This content is reserved for Legal Centric subscribers. The largest law / tax legislation database for Indonesia.surat edaran direktur jenderal pajak - Perpajakan.idTax Guide : SE_DIRJEN_PJK No SE-34/PJ.4/1995Laws and Regulations - Legal Centric

4 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.4/1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI.diperoleh yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak dibidang pendidikan diatur lebih lanjut dalam SE-. 34/PJ.4/1995 antara lain adalah:.Obiek Pajak Yayasan: Yang terrnasuk penghasilan Yayasan Pendidikan yang rnerupakan objek pajak diatur didalarn Butir 3 SE-34/PJ.4/1995, sebagai berikut:.. adanya SE-34/ PJ.4/ tahun 1995 dan SE-89/PJ.31/1999. apakah itu peraturan yang. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf m.19 Juli 1995. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.4/1995. TENTANG PENYULUHAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU.Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi.Detail Peraturan - JDIH KemenkeuBagi Yayasan Pendidikan - Data Center - Ortax. juhD453gf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk,. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak.Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 34/PJ.45/1999. Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan.dalam UU PPh, KMK 604/94, KEP – 87/PJ./1995, SE-34/95 dan SE – 39/PJ.4/1995. PAJAK PENGHASILAN. Subjek Pajak. Yayasan termasuk di dalam definis badan.Gereja tidak kena pajak Penghasilan. ----------------------------------------------. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.4/1995.NOMOR SE – 34/PJ.4/1995. TENTANG. PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI PPh UMUM NOMOR 15). DIREKTUR JENDERAL PAJAK,.9 Desember 1997 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.54/1997TENTANGPENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% (NOL PERSEN) YANG DIPERCEPAT ATAS.SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-34/PJ.54/1996 TENTANG RESTITUSI. melakukan post audit sebagaimana dimaksud dalam butir 4 surat edaran ini,.NOMOR SE-38/PJ.4/1995. TENTANG. PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (SERI PPh UMUM NOMOR 17).PENGANTAR PERPAJAKAN Sekilas SE-34/PJ.4/1995 Yayasan adalah Subyek Pajak Pajak Penghasilan [ UU 17/2000 ps 2 ay (1) hrf b ] UMUM Bukan Obyek Pajak [ UU.NOMOR SE - 34/PJ.54/1997. TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% (NOL PERSEN) YANG DIPERCEPAT ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN EKSPORTIR.SE - 46/PJ.4/1995. REKONSILIASI FISKAL. Biaya Bunga. Biaya Entertainment. Pembentukan dana cadangan. Pemberian Natura. Pemakaian Ponsel dan Kendaraan.Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995, sebuah yayasan pendidikan dapat mengakui penghasilannya yang termasuk sebagai objek.SE-34/PJ.4/1995 dan Permen RI No. 80/PMK.03/2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yayasan pendidikan kurang memahami tentang ketentuan fiskal,.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-34/PJ.41/2001 tanggal 15 Januari 2001. 4. Nomor: SE-43/PJ.41/1995 tanggal 21 September 1995 tentang Tanda.RESTITUSI PPN YANG DIAJUKAN PERMOHONANNYA OLEH PKP EKSPORTIR TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95)Supriyadi, S.E M.Si B.K.P Arief Budi Wardana, S.S.T M.A. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/ PJ.4/1995 tentang Perlakuan Biaya.menurut SE-34/PJ.4/1995 itu jika RS dalam bentuk yayasan atau sejenisnya. namun apa sama saja jika RS dibawah naungan Perseroan Terbatas ?Peraturan Pajak 4 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.4/1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN.4. Perlakuan PPh bagi yayasan atau organisasi yang sejenis, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.4/1995.Peraturan Pajak 7 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.4/1995 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT ATAS DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL.Peraturan Pajak 4 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.4/1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI.Sehubungan dengan masih adanya kekeliruan penafsiran atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995.Selain dua obyek pajak tersebut, SE-. 34/PJ.4/1995 juga menyebutkan dividen atau bagian laba yang diterima atau.Peraturan Wajib Pajak 31 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.4/1995 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT-TASPEN.SE-34/PJ.4/1995 jo SE-39/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis. Surat Edaran Dirjen Pajak No.1 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.53/1995TENTANG. melakukan kegiatan usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.4.Sesuai dengan butir 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995, Yayasan atau Organisasi yang sejenis hanya dikenakan Pajak Penghasilan jika.Nomor 34 Tahun 1994. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun. 1995. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun. Nomor : SE-29/PJ.4/1995 tanggal 5.Sesuai dengan butir 6 SE-34/PJ.4/1995 Jo. SE-39/PJ.4/1995, yayasan dapat dikenakan pajak jika terdapat selisih lebih antara penghasilan bruto yang merupakan.Jika mengacu pada SE NOMOR SE – 34/PJ.4/1995, saya tidak menemukan penjelasan lebih terkait yayasan seperti ini, dalam SE tersebut lebh banyak menjelaskan.KEP-87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Dana Pembangunan Gedung dan. SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakukan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau.. kalo boleh tanya, aku bisa dapet peraturannya dimana ya? Diatur dalam UU PPh Ps.2 ayat 1(b), KMK 604/94, KEP-87/PJ./1995, SE-34/95 dan SE-39/PJ.4/1995